Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Purbalingga
https://doi.org/10.65260/sosiora.v2i2.13
Keywords:
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan BangunanAbstract
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau yang setingkat dengan itu dengan tujuan penerbitan sertifikat pada bidang tanah sebagai tanda bukti kepemilikan atas suatu bidang tanah. Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Purbalingga dalam implementasinya terdapat beberapa kendala seperti belum terlapornya laporan BPHTB sejak tiga tahun terakhir dan ketidaksinkronan kebijakan antara pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purbalingga dengan pihak Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga khususnya terkait dengan permasalahan BPHTB yang sampai saat ini belum ada penyelesaiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta kendala pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Purbalingga. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan studi kepustakan kemudian diolah secara kualitatif.
References
Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Handoko, Widhi, Kebijakan Hukum Pertanahan sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif, Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
HS, Salim, Penerapan Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013
Khaleed, Badriyah, Legislative Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Yogyakarta: Medpress Digital, 2014.
Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Yang Dibebankan Kepada Masyarakat.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Chairumi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan di Kota Tanjung Balai." Premise Law Journal, Vol. 4, (2014)
Dian Aries Mujiburohman, “Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL)”, Jurnal Bhumi, Vol. 4, No. 1 (2018)
Isdiyana Kusuma Ayu dan Benny Krestian Heriawanto, “Perbandingan Pelaksanaan Program Nasional Agraria dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Batu”, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol. 3 No. 2 (2019)
Istiqamah, “Tinjauan Hukum Legalisasi Aset Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Kepemilikan Tanah”, Jurnal Jurisprudentie, Vol. 5, No. 1 (2018)
Lutfil Ansori, “Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”, Jurnal Yuridis, Vol. 2 No. 1 (2015)
Marlon Gustia, “Penerapan Hukum Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)”, Jurnal IUS, Vol. IV, No. 1 (2016)
Mira Novana Ardani, “Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum”, Jurnal Gema Keadilan, Vo. 6, No. 7 (2019)
Nwuba, C. C., & Nuhu, S. R. Challenges to Land Registration in Kaduna State, Nigeria. Journal of African Real Estate Research, Vol. 3, No. 1 (2018)
Septina Marryanti, dan Yudha Purbawa, Optimalisasi faktor–faktor yang mempengaruhi keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap’, Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan, Vol. 4, No. 2, (2018)
Yuslih Ihza, Mudiyati Rahmatunnisa, Budi Mulyana, “Analisis Implementasi Kebijakan Pembebasan Pajak BPHTB bagi peserta PTSL di Kabupaten Belitung Timur”. Jurnal Academia Praja, Vol. 4, No. 1 (2021)
Zulfikar, “Analisis Yuridis Terhadap Munculnya Penyimpangan Hukum Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)”, (Tesis dipublikasikan), Medan: Universitas Sumatera Utara (2019)
Pintgel Lovisa, “Analisis Pelaksanaan Penagihan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan”, (Skripsi dipublikasikan), Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2018)
Khoiruddin, “Problem Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam rangka Percepatan Pensertipikatan Hak atas Tanah di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau”, (Tesis Dipublikasikan), Medan: Universitas Sumatera Utara (2018)
Gabriel Januari, “Pelaksanaan Sertifikasi Hak atas Tanah dikaitkan dengan Penerapan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang BPHTB di Kota Medan”, (Tesis dipublikasikan). Medan: Universitas Sumatera Utara (2019)
Hanida Gayuh Saena, “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017”, (Skripsi Dipublikasian), Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (2018)
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, dikutip dari laman: http://pusdataru.jatengprov.go.id/, diakses pada 09 Juli 2021.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Denta Chanda Karita, Ulima Syahda Baiduri
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
